30 KK di Desa Gunung Melayu hidup tanpa listrik, PT. Lonsum tidak pro masyarakat.

oleh
1552463492 picsay
  • 82
    Shares

ASAHAN, SUMUT – Masyarakat Dusun III, Desa Bukit Kijang, Kecamatan Rahuning, Asahan, mengeluhkan kerusakan akses jalan dan ketiadaan listrik di tempat mereka dan meminta bantuan kepada Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu dan Presiden Joko Widodo agar bersedia memediasi permohonan masyarakat dengan Perusahaan PT.Lonsum agar perusahaan bersedia membebaskan lahannya untuk pemasangan jalur listrik.

Sudahpun akses jalannya hancur, sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) di dusun III Bukit Kijang, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Asahan tidak dialiri listrik.
Keadaan tersebut sangat berbanding terbalik, mengingat Kabupaten Asahan memiliki sungai Asahan (DAM Tangga 2 Sigura-gura) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura yang dikelola oleh PT.Inalum yang merupakan salah satu perusahaan BUMN.

Tower-tower penghantar arus listrik milik PT. Inalum berdiri megah melintasi Bukit Kijang, Kabupaten Asahan sampai ke Kabupaten Batu Bara. Ironis, masyarakat yang dilintasi jalur listrik itu sendiri malah tidak memiliki listrik.

Berita Terkait :  Pencuri Sepeda Motor ini di Dor Timsus Polsek Bilah Hulu

Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Fraksi Golkar yang duduk di Komisi B, Juliamin, mengatakan bahwa setahun yang lalu dia sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Bukit Kijang tersebut dengan membawa langsung permohonan masyarakat ke kantor wilayah PLN di Medan agar pihak PLN bersedia memasukkan listrik ke Bukit Kijang dan saat itu sudah langsung diterima oleh pihak PLN.

Menurut Juliamin, permohonan masyarakat Bukit Kijang untuk pemasangan jaringan listrik tersebut sebenarnya telah diterima dan di Acc oleh pihak UPPK PLN Kantor Wilayah Sumut, namun terkendala oleh pembebasan lahan milik PT.Lonsum sepanjang 4KM.

Berita Terkait :  Terkait UMKM Yayasan Budi luhur gandeng KKP Pratama

“Sebenarnya sejak setahun yang lalu PLN telah merealisasikan anggaran untuk pemasangan jaringan listrik di Bukit Kijang, namun kendalanya ada di perusahaan PT.Lonsum yang tidak bersedia memberikan akses pembebasan lahan, karena untuk menuju Bukit Kijang harus melintasi lahan milik PT.Lonsum.” Terang Juliamin memberikan tanggapannya kepada media ini. Rabu (13/3/2019)

Pemerintah kecamatan Rahuning dan Pemerintahan Desa sendiri telah beberapa kali melakukan upaya-upaya mediasi dan pendekatan terhadap masyarakat pemilik lahan dan PT. Lonsum agar bersedia membebaskan lahannya untuk pemasangan jalur listrik, namun lagi-lagi PT.Lonsum belum bersedia membebaskan lahan sepanjang 4 KM tersebut dengan alasan harus ada ganti rugi dari PLN.

“Dari beberapa kali pertemuan antara warga dengan pihak perusahaan, yang dimediasi pemerintah Desa dan kecamatan, PT.Lonsum tetap menginginkan ganti rugi,” Ujar Kepala Desa Gunung Melayu, Saiful Amri, saat dikonfirmasi.

Berita Terkait :  Pengurus DPD Partai Golkar Tanjung Balai Di Lantik.

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, crew media ini beberapa kali mencoba mengkonfirmasi pimpinan PT. Lonsum di Medan via seluler, namun hingga beberapa kali dihubungi dan hingga berita ini sampai di meja redaksi, pimpinan PT Lonsum belum bersedia memberikan jawaban.

Aktifis sosial control dari LSM Peduli Pembangunan Indonesia, Effendi Marpaung menyayangkan sikap PT.Lonsum yang terkesan tidak memihak kepentingan masyarakat sekitar perusahaan.

“Seharusnya kehadiran Perusahaan mampu berperan serta untuk percepatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat sempadan perusahaan, bukan malah sebaliknya. Dengan kejadian ini PT.Lonsum kita nilai tidak memihak masyarakat,” Cetus Effendi. (KH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *